1.      Sejarah politik luar negeri

Politik luar negeri Indonesia bebas aktif yang dikemukakan oleh Hatta sama sekali bukan retorika kosong mengenai kemandirian dan kemerdekaan, akan tetapi dilandasi pemikiran rasional dan bahkan kesadaran penuh akan prinsip-prinsip realisme dalam menghadapi dinamika politik internasional dalam konteks dan ruang waktu yang spesifik. Bahkan dalam pidato tahun 1948 tersebut, Hatta dengan tegas menyatakan, percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan daripada pergolakan politik internasional.

Sejarah dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan pada masa Pemerintahan Soekarno, masa Pemerintahan Soeharto (Orde Baru) dan masa Transisi Demokrasi (pascakejatuhan Presiden Soeharto).

·         Pada masa Pemerintahan Soekarno, politik luar negeri Indonesia dicirikan dengan upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari agresi militer Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia.

·         Prioritas kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto adalah memperbaiki citra buruk Indonesia yang telah dilakukan selama Pemerintahan Soekarno, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

·         Politik luar negeri Indonesia pada masa transisi demokrasi dibagi dalam tiga pemerintahan, pemerintahan BJ Habibie, pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan pemerintahan Megawati Soekarnoputeri.

2.      Pengertian politik luar negeri

-        Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain.

-        Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain.

-        Politik luar negeri merupakan perpaduan dari tujuan atau kepentingan nasional dengan power dan kapabilitas(kemampuan)

-        Pengertian umum, politik luar negeri merupakan kemampuan sesuatu perangkat formula nilai, sikap, arah, dan sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, serta menajukan kepentingan nasional dalam peraturan nasional.

-        Politik luar negeri adalah seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan keluar wilayah suatu negara.

3.      Pengertian politik luar negeri Indonesia

-        Politik luar negeri indonesia adalah pola perilaku yang digunakan negara Indonesia dalam menjalankan hubungan luar negeri.

-        Pengertian politik luar negera Indonesia dapat ditemukan pada pasal 1 ayat 2 UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah kebijakan, sikap dan langkah pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional

4.      Sifat – sifat politik luar negeri Indonesia

a.       Bebas dan Aktif

o   Bebas artinya indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah internasional.

o   Aktif artinya negara indonesia secara aktif memperjuangkan terpeliharanya dunia, memperjuangkan kebebasan dan kemerdekan bangsa – bangsa di dunia, memperjuangkan ketertiban dunia, serta menciptakan keadilan sosial yang menyeluruh di penjuru dunia.

b.      Antikolonialisme

o   Pembukaan UUD 1945 alenia pertama : “ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”

c.       Mengabdikan diri pada kepentingan nasional

o   Kepentingan nasional itu dititikberatkan pada pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, serta penegasan kebenaran dan keadilan, sebagai pencerminan dari kehendak hati nurani rakyat.

d.      Demokrasi

o   Politik luar negeri indonesia menjujung tinggi nilai – nilai demokrasi. Politik luar negeri indonesia mengedepankan demokratisasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Indonesia mengutamakan jalur musyawarah atau jalur diplomasi dalam menyelesaikan masalah internasional.

5.      Tujuan politik luar negeri Indonesia

a.       Mempertahankan integritas negara.

b.      Meningkatkan kepentingan ekonomi negara.

c.       Menjamin keamanan nasional.

d.      Melindungi martabat dan kepribadian nasional.

e.       Membangun kekuasaan dan pengaruh terhadap negara lain.

6.      Landasan politik luar negeri indonesia

a.       Landasan idiil : Pancasila

Landasan idiil indonesia yaitu Pancasila terutama sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kedua menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang menolak penindasan manusia atas manusia atau pengisapan oleh bangsa lain. Atas dasar sila ke dua Pancasila tersebut, Indonesia secara aktif menentang segala bentuk penjajahan.

b.      Landasan konstitusional

1.      Pembukaan UUD 1945 alenia pertama dan ke-empat

a)      “bahwa sesungguhnya kemerdekan itu ialah segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”

b)      “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

7.      Landasan operasional

a.       UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

b.      UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

c.       UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

d.      UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

e.       Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

f.       PP No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

g.      Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

h.      Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Luar Negeri

8.      Prinsip – prinsip politik luar negeri

a.       Negara indonesia melaksanakan politik damai.

b.      Negara indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

c.       Negara indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin tercapainya perdamaian yang kekal.

d.      Negara indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.

e.       Negara indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB.

9.      Pelakasanaan Hubungan Internasional

a.       Kementerian Luar Negeri

Kementerian luar negeri adalah kementerian yang dikepalai oleh Menteri Luar Negeri.

Menteri luar negeri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

b.      Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik adalah petugas ( wakil) negara yang dikirim atau bertugas dinegara lain untuk menjalin hubungan resmi antar negara.

1.      Dura besar berkuasa penuh

Duta besar adalah perwakilan yang secara struktur organisasi berbeda pada tingkat tertinggi/

2.      Duta.

Duta adalah perwakilan negara yang berkedudukan lebih rendah dari pada duta besar berkuasa penuh.

c.       Kuasa usaha

Kuasa usaha adalah pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh menteri luar negeri.

d.      Atase

Atase adalah perwakilan kantor pemerintah atau kementerian teknis yang berada diluar negeri.

1.      Atase pertahanan

2.      Atase teknis

10.  Perwakilan konsuler atau nonpolitis

o   Konsuler jenderal, konsul dan wakil konsul dan agen konsul.

1.      Sejarah  Globalisasi

Berdasarkan para ahli, sejarah berpendapat bahwa globalisasi berkembang pada abad ke – 20, ditandai dengan bangkitnya ekonomi internasional.Tetapi, sebenarnya globalisasi sudah tumbuh sejak manusia mengenal perdagangan antarnegara yang terjadi sekitar tahun 1000 dan 1500 masehi. Saat itu pedagang dari Cina dan India muliai menelusuri negara lain untuk berdagang, mereka melakukan perjalanan dari darat dan laut.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan di Afrika. Kaum musilim membentuk jaringan perdagangan dengan negara-negara seperti : Jepang, Cina, Vietnam, Malaka, Indonesia, India, Persia, Venesia, Laut Tengah, dan Genoa. Kaum pedagang muslim juga membentuk nilai – nilai agama untuk disebarkan, selain itu nama, abjad, nilai sosial, dan budaya Arab juga disebarkan ke dunia.

Fase selanjutnya juga ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar – besaran oleh bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Dan didukung oleh revolusi industri dan meningkatnya hubungan di dunia. Dalam bidang teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi.

Beberapa contoh perusahaan asing berkembang di Indonesia : Freeport dan Exxon dari Amerika Serikat.

Setelah perang dingin berakhir dan komunis mulai runtuh, saat itu seakan memberi penebaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Memasuki abad ke – 21, globalisasi telah mencapai puncaknya dan terjadi secara cepat,serta tak terelakan.

2.      Pengertian Globalisasi

a.       Pengertian secara umum

Globalisasi berasal dari kata ‘globe’ dan ‘ization’. Globe diartikan sebagai bola bumi atau peta bumi yang bulat. Kata globe berubah menjadi global. Global adalah secara umum dan keseluruhan. Kata global diartikan meluas keseluruh dunia. Jadi globalisasi adalah sebagai proses mendunia.

 Menurut kamus besar bahasa indonesia, globalisasi berasal dari kata ‘global’ yang berarti meliputi seluruh dunia. Globalisasi diartikan sebagai proses masuk keruang lingkup dunia.

Menurut para ahli :

a.       M.Waters.

Globalisasi adalah sebuah proses sosial, dimana halang – halangan bersifat geografis pada tatanan sosial dan budaya semakin menyusut dan setiap orang kian sadar bahwa mereka semakin dekat satu sama lain.

b.      Marthin Albrown

Globalisasi menyangkut seluruh proses dimana penduduk dunia terhubung kedalam komunitas dunia yang tunggal, komunitas global.

c.       Emanuel Ritcher

Globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan menyatukan masyarakat yang terpencar dan terisolasi kedalam saling ketergantungan masyarakat dunia.

3.      Ciri – ciri globalisasi

-          Ciri – ciri utama

Adanya banyak persoalan kontemporen saat ini yang tidak dapat dipecahkan secara memandai jika tidak melibatkan banyak negara.

-          Ciri – ciri lainnya

‘globalisasi’ dalam kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional.

-          Ciri – ciri fenomena globalisasi

a.       Perunahan dalam konsep ruang dan waktu

b.      Pasar dan produksi ekonomi di negara – negara yang berbeda menjadi saling bergantungan.

c.       Peningkatan intraksi kultural melalui perkembangan media massa.

d.      Meningkatnya masalah bersama.

4.      Faktor perubahan kearah globalisasi

a.       Produk nasional kotor tumbuh dan meningkat dengan cepat, terutama di negara – negara maju.

b.      Bersamaan dengan perkembangan, perkembangan ini muncul faktor yang bertindak sebagai pemicu.

c.       Kekuatan. Kekuatan yang memudahkan munculnya perusahaan – perusahaan besar berskala global.

5.      Arti penting globalisasi

Manfaat dari globalisasi yang dapat diterapkan di Indonesia.

a.       Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi.

b.      Mempermudah arus global di negara lain.

c.       Meningkatkan perdagangan internasional.

d.      Mengetahui posisi kekurangan kita, sehingga kita bisa bejar dari negara lain.

6.      Bentuk – bentuk globalisasi

-          Bidang ekonomi dan teknologi

a.       Pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan internasional dan keuangan akan meningkatkan ketergantungan antarnegara.

b.      Peningkatan utang dan ketergantungan negara – negara berkembang termasuk Indonesia.

c.       Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi.

-          Bidang ideologi/politik

Meningkatnya peranan lembaga – lembaga keuangan dan perdagangan internasional.

Hal ini berarti terjadi kemerosotan kedaulatan negara – negara berkembang.

Contohnya, sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF.

-          Bidang sosial, budaya, pendidikan

Perubahan – perubahan besar dalam lapangan ekonomi dan politik tersebut telah telah menimbulkan perubahan – perubahan pada bidang pendidikan.

Pada tingkat nasional, respon dunia pendidikan terhadap globalisasi telah menjadi wacana sejak awal 1990-an.

Dibidang budaya, globalisasi berdampak luar biasa.